Pada Jumat, 12 Desember 2025, telah diselenggarakan Forum Group Discussion (FGD) di Bappenas yang melibatkan kementerian serta berbagai pemangku kepentingan terkait pengembangan Blue Economy di Indonesia. FGD ini mengangkat tema strategis “Blue Economy Finance Profiling of Indonesia – How to Finance the Gaps”, sebuah diskusi penting untuk menjawab tantangan pembiayaan dalam mendorong ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
FGD ini menjadi ruang dialog lintas sektor antara pemerintah, peneliti, dan stakeholder pembangunan guna merumuskan peta pembiayaan (finance profiling) yang lebih realistis, terukur, dan berdampak bagi sektor kelautan dan pesisir Indonesia.
Mengapa Blue Economy Penting bagi Indonesia?
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar—mulai dari perikanan, pariwisata bahari, energi laut, hingga jasa ekosistem pesisir. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep Blue
Economy hadir untuk memastikan bahwa:
- Pemanfaatan sumber daya laut tetap menjaga keberlanjutan ekosistem
- Aktivitas ekonomi kelautan mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja
- Manfaat pembangunan dirasakan oleh masyarakat pesisir dan nelayan
Tantangan utamanya bukan hanya pada aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga pada kesenjangan pembiayaan (financing gaps).
Fokus Diskusi: Finance Profiling dan Financing Gaps
Dalam FGD ini, pembahasan difokuskan pada:
- Pemetaan kebutuhan pembiayaan Blue Economy di berbagai subsektor
- Identifikasi kesenjangan pendanaan, baik dari APBN, APBD, maupun sumber non-pemerintah
- Skema pembiayaan inovatif, termasuk blended finance, green & blue bonds, serta peran sektor swasta dan lembaga keuangan
- Sinkronisasi kebijakan antara perencanaan pembangunan nasional dan implementasi di tingkat sektoral maupun daerah
Paparan yang disampaikan menunjukkan bahwa banyak inisiatif Blue Economy memiliki dampak sosial dan lingkungan yang kuat, namun belum bankable secara finansial tanpa dukungan desain pembiayaan yang tepat.
Peran Riset dan Evidence-Based Policy
Diskusi juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dan riset dalam merancang kebijakan Blue Economy. Finance profiling tidak hanya berbicara soal angka investasi, tetapi juga:
- Risiko dan ketidakpastian sektor kelautan
- Dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat
- Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau dan biru
Dalam konteks ini, riset kebijakan berperan sebagai jembatan antara visi pembangunan dan realitas implementasi.
Menuju Pembiayaan Blue Economy yang Lebih Inklusif
FGD di Bappenas ini menjadi langkah awal yang penting untuk:
- Menyelaraskan perspektif antar-kementerian dan stakeholder
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan
- Merumuskan strategi pembiayaan Blue Economy yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif
Ke depan, hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam perencanaan pembangunan nasional serta pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik sektor kelautan Indonesia.
🌊 Blue Economy bukan sekadar konsep lingkungan, tetapi agenda ekonomi masa depan Indonesia. Melalui riset, dialog kebijakan, dan inovasi pembiayaan, kesenjangan dapat dijembatani menuju pembangunan laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ikuti pembaruan kajian dan kegiatan riset lainnya di transdisiplin.org