Depok, 7 November 2025 — Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat cara mengukur kinerja pencegahan narkotika memasuki tahap penting. Transdisciplinary Institute, bekerja sama dengan UI Center for Strategic and Global Studies, menyampaikan laporan kemajuan kepada Biro Perencanaan BNN terkait proyek strategis reformulasi Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kajian ini lahir dari kebutuhan BNN untuk beralih dari pendekatan pengukuran kinerja yang selama ini berfokus pada input, proses, dan output, menuju indeks berbasis outcome. Perubahan ini sejalan dengan arah Rencana Strategis BNN 2025–2029, yang menekankan pentingnya melihat dampak kebijakan secara nyata—bukan sekadar jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar memperkuat ketahanan masyarakat.
Mencari Metodologi yang Tepat untuk Kebijakan yang Lebih Tajam
Dalam pemaparan kepada BNN, tim peneliti mengulas tiga pendekatan metodologi utama yang lazim digunakan untuk menentukan bobot indikator. Pertama, Analytical Hierarchy Process (AHP) yang mengandalkan penilaian para ahli untuk menangkap perspektif multi-stakeholder. Kedua, Principal Component Analysis (PCA), pendekatan statistik kuantitatif yang umum digunakan untuk menyederhanakan struktur data. Ketiga, Unobserved Components Model (UCM) yang memisahkan tren, siklus, dan noise dalam data runtun waktu.
Untuk kebutuhan kajian ini, AHP dipilih sebagai basis utama pembobotan. Alasannya sederhana namun krusial: pendekatan ini dinilai paling mampu merefleksikan kompleksitas kebijakan P4GN yang melibatkan banyak aktor dan dimensi. Hasil AHP menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Masyarakat (Dektamas) memperoleh bobot tertinggi, yakni 33,5 persen—sebuah sinyal kuat bahwa dimensi sosial dan upaya demand reduction menjadi kunci dalam strategi P4GN ke depan.
Sinyal Awal bagi Perumus Kebijakan
Meski hasil simulasi lengkap belum dapat dipublikasikan, sejumlah temuan awal memberikan gambaran penting bagi perumus kebijakan di BNN. Secara nasional, skor Indeks P4GN mencapai 70,83 persen dan masuk kategori “Efektif”. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup tajam antarwilayah.
Wilayah Indonesia Timur—termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku—menunjukkan skor terendah secara nasional, terutama pada dimensi sosial dan kebijakan. Temuan ini mengarah pada perlunya strategi afirmatif yang lebih terarah bagi wilayah tertinggal, agar kebijakan P4GN tidak hanya efektif secara agregat, tetapi juga adil secara spasial.
Dari sisi metodologi, pembobotan AHP dinyatakan valid dan konsisten, dengan Consistency Ratio (CR) sebesar 0,096, masih berada dalam batas akademik yang dapat diterima. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa kerangka indeks yang dikembangkan memiliki landasan metodologis yang kokoh.
Ke depan, Transdisciplinary Institute menilai bahwa reformulasi Indeks P4GN ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas evaluasi kinerja BNN, tetapi juga mendorong integrasi lintas kedeputian serta membantu mengarahkan sumber daya ke area dan intervensi yang memberikan dampak outcome paling besar bagi masyarakat.