Pada 12 Februari 2026, pertemuan strategis berlangsung di Kampus Universitas Indonesia, Depok, mempertemukan Direktur Next Policy, Yusuf Wibisana, dengan Direktur Eksekutif Sekolah Stata serta Irsyad Hawari selaku Direktur Transdisciplinary Institute. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka mengenai masa depan riset kebijakan, model pendanaan think tank, serta strategi diseminasi di tengah perubahan lanskap media dan pembiayaan.

Membaca Lanskap Think Tank: Idealisme dan Realitas

Diskusi berkembang dari refleksi mengenai posisi think tank di Indonesia. Secara umum, think tank dapat dipetakan dalam dua model besar:

1. Lembaga yang berorientasi pada kepentingan publik.

2. Lembaga yang berorientasi profit dan proyek.

Dalam praktiknya, batas tersebut tidak selalu tegas. Banyak lembaga menjalankan dua pendekatan sekaligus—menjaga narasi independensi, namun tetap bergantung pada proyek atau sponsor tertentu. Realitas ini menunjukkan bahwa idealisme memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Produksi riset yang berkualitas menuntut sumber daya, infrastruktur, dan sistem diseminasi yang kuat.

Dalam dialog tersebut, Next Policy menegaskan posisinya sebagai lembaga yang tidak berorientasi profit dan tidak mengejar proyek komersial. Transparansi ini menjadi fondasi penting bagi integritas kelembagaan.

Diskusi juga menyinggung variasi model pendanaan di ekosistem think tank nasional. Ada think tank yang mengandalkan hibah sebagai sumber utama pembiayaan, dengan tujuan menjaga jarak dari kepentingan sponsor langsung. Ada pula yang berada dalam spektrum hibrid—aktif dalam advokasi kebijakan sekaligus menjalankan proyek-proyek kajian untuk mendukung operasional lembaga. Percakapan ini menjadi refleksi atas dinamika yang wajar dalam sektor riset kebijakan.

Kualitas Riset dan Strategi Diseminasi

Pertemuan tersebut menegaskan satu prinsip utama: kualitas riset adalah prasyarat legitimasi. Independensi kelembagaan harus ditopang oleh metodologi yang kuat, analisis berbasis data, serta relevansi kebijakan.

Diseminasi menjadi tahap krusial. Riset kebijakan tidak berhenti pada publikasi akademik, tetapi bertujuan memengaruhi opini publik dan memperkaya diskursus kebijakan. Pengalaman kerja sama media menjadi pembelajaran penting.

Sebelumnya, kolaborasi diseminasi dilakukan bersama Republika tanpa biaya komersial. Setelah media tersebut berhenti beroperasi, pola kerja sama serupa dijajaki bersama Tempo. Model ini menunjukkan bahwa penyebaran gagasan dapat dibangun melalui kemitraan berbasis nilai, bukan semata transaksi.

Namun, muncul tantangan baru seiring meluasnya sistem paywall di media daring. Akses publik terhadap artikel analisis menjadi terbatas. Kondisi ini menuntut strategi alternatif, seperti publikasi terbuka, policy brief yang dapat diunduh bebas, serta penguatan kanal digital institusi agar hasil riset tetap dapat diakses masyarakat luas.

Potensi Sinergi Kolaborasi

Kolaborasi antara Next Policy, Sekolah Stata, dan Transdisciplinary Institute memiliki beberapa potensi strategis:

• Pengembangan riset lintas disiplin dan transdisipliner.

• Penguatan kapasitas metodologi kuantitatif dan analisis data.

• Penyusunan policy brief berbasis bukti yang ringkas dan aplikatif.

• Pengelolaan data besar untuk isu pembangunan nasional.

• Strategi diseminasi adaptif terhadap perubahan model bisnis media.

Kolaborasi ini diharapkan berlanjut pada penyusunan agenda riset bersama dan program kerja konkret.

Baca Juga : Kick Off Meeting Teguh Dartanto di Tokyo LEADS: Evaluasi Dampak sebagai Fondasi Kebijakan Infrastruktur Sosial Asia

Menata Ekosistem Riset Kebijakan

Pertemuan ini menunjukkan bahwa tantangan think tank hari ini tidak hanya pada produksi pengetahuan, tetapi juga pada tata kelola pendanaan dan distribusi gagasan. Independensi memerlukan transparansi; kualitas memerlukan metodologi yang kokoh; dan diseminasi memerlukan inovasi.

Sowan dengan Next Policy menjadi momentum untuk memperkuat jejaring riset kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, kolaborasi lintas lembaga menjadi fondasi penting bagi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.