Laporan Ekspose Akhir Projek IPRO Geopark Meratus di Kalimantan Selatan: Antara Investasi, Konservasi, dan Keadilan Akses

Ekspose akhir projek IPRO Geopark Meratus di Kalimantan Selatan memperlihatkan satu pelajaran penting dalam kebijakan pembangunan daerah: pertumbuhan ekonomi tidak pernah berdiri sendiri dari tata kelola ruang, regulasi kawasan, dan legitimasi sosial. Dalam forum tanya-jawab yang berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026, berbagai pihak menyampaikan dukungan, catatan kritis, dan kebutuhan tindak lanjut yang menunjukkan bahwa geopark bukan sekadar proyek wisata, melainkan arena koordinasi lintas institusi. Di dalamnya bertemu kepentingan konservasi, promosi investasi, aksesibilitas, kenyamanan wisatawan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Bagi pembaca publik, laporan ini penting bukan hanya karena membahas sebuah forum resmi, tetapi karena ia memperlihatkan bagaimana kebijakan pariwisata dan investasi harus ditata agar tidak mengorbankan karakter ekologis kawasan. Bagi pemerintah, forum ini menjadi pengingat bahwa proyek yang baik bukan proyek yang paling cepat diumumkan, melainkan proyek yang paling siap dijalankan secara konsisten, legal, dan berpihak pada keseimbangan jangka panjang. Itulah sebabnya ekspose akhir IPRO Geopark Meratus layak dibaca sebagai dokumen kebijakan, bukan hanya notulen acara.

Geopark Meratus sebagai Ruang Kebijakan, Bukan Sekadar Destinasi

Geopark Meratus menempati posisi strategis karena memadukan potensi geologi, ekologi, budaya, dan ekonomi. Tetapi justru karena sifatnya yang majemuk, pengembangan geopark tidak boleh disederhanakan menjadi urusan promosi destinasi semata. Di titik ini, geopark bekerja seperti simpul jaringan: jika satu simpul tidak terhubung dengan baik ke simpul lain, maka manfaat yang diharapkan sulit menyebar merata.

Dalam ekspose ini, tampak jelas bahwa pengembangan Geopark Meratus membutuhkan dua logika sekaligus. Pertama, logika konservasi yang menjaga kawasan tetap sesuai fungsi lingkungan. Kedua, logika ekonomi yang memastikan aktivitas wisata, homestay, aksesibilitas, dan layanan pendukung dapat tumbuh. Keduanya bukan musuh. Masalah muncul ketika salah satu ingin berdiri sendiri dan mengabaikan yang lain. Kebijakan publik yang matang justru harus memaksa keduanya bernegosiasi secara sehat.

Dukungan Dinas Pariwisata: Sinyal Positif bagi Ekosistem Lokal

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas tersusunnya IPRO Pengembangan Geopark Meratus dan mendukung pengembangan homestay di sekitar situs geopark. Dukungan ini penting karena ia menunjukkan bahwa pemerintah daerah melihat pariwisata sebagai instrumen penciptaan nilai tambah, bukan sekadar pajangan event atau kunjungan seremonial. Homestay, bila dirancang dengan baik, dapat menjadi mekanisme distribusi manfaat yang relatif langsung ke rumah tangga setempat.

Namun dukungan semacam ini harus dibaca secara hati-hati. Pengembangan homestay berstandar internasional memang bisa menaikkan daya saing destinasi, tetapi standar itu tidak boleh menjadi alasan untuk meminggirkan warga lokal. Justru kualitas kebijakan diuji pada pertanyaan sederhana: apakah masyarakat setempat menjadi tuan rumah yang memperoleh manfaat nyata, atau hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri? Di sini, visi ekonomi daerah harus diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan yang mengutamakan partisipasi dan kepemilikan lokal.

Peran Tahura Sultan Adam: Titik Temu Antara Konservasi dan Pemanfaatan

UPT Tahura Sultan Adam Mandiangin menempati posisi kunci karena dua rute prioritas pengembangan geopark berada di dalam kawasan Tahura. Pernyataan ini sangat penting sebab ia menggeser cara pandang dari sekadar “membangun fasilitas” menjadi “mengelola ruang dengan batas hukum yang jelas”. Kawasan konservasi tidak bisa diperlakukan seperti lahan kosong yang bebas dibangun; ia memiliki aturan, fungsi, dan batas pemanfaatan yang harus dihormati.

Dalam forum tersebut, Tahura menegaskan bahwa perizinan di dalam kawasan berbeda dengan di luar kawasan karena mengikuti ketentuan kehutanan dan lingkungan hidup. Ini bukan hambatan administratif belaka. Ini adalah pagar kelembagaan agar pembangunan tidak merusak sumber daya yang justru menjadi daya tarik utama geopark. Site plan yang disebutkan dalam diskusi menjadi dokumen krusial karena ia berfungsi seperti peta kesepakatan: apa yang boleh dibangun, di mana, untuk fungsi apa, dan dalam batas waktu pemanfaatan berapa lama.

Pengelolaan seperti ini memperlihatkan bahwa konservasi bukan penghambat ekonomi. Sebaliknya, konservasi adalah prasyarat agar ekonomi wisata tidak memakan rumahnya sendiri. Jika kawasan rusak, geopark kehilangan nilai. Jika nilai hilang, investasi ikut kehilangan dasar. Maka, disiplin perizinan sesungguhnya adalah bentuk perlindungan atas keberlanjutan investasi itu sendiri.

So What: Mengapa Site Plan dan Perizinan Menentukan Nasib Proyek

Pertanyaan “so what” dalam kebijakan publik tidak boleh dijawab dengan slogan. Dalam kasus Geopark Meratus, jawabannya jelas: tanpa site plan yang jelas dan perizinan yang sesuai, proyek bisa tersandera di tengah jalan. Pembangunan fasilitas wisata mungkin tampak sederhana di permukaan, tetapi di kawasan konservasi setiap langkah memiliki konsekuensi hukum dan ekologis. Karena itu, desain tapak wisata bukan dokumen teknis kecil; ia adalah alat untuk meminimalkan konflik lintas sektor.

UPT Tahura menjelaskan bahwa pada 2022 telah disusun desain tapak wisata di Bukit Batu, dengan area publik dan area usaha wisata yang telah dibagi. Informasi ini menunjukkan bahwa sebagian fondasi perencanaan sudah tersedia. Tetapi fondasi belum berarti bangunan selesai. Pemerintah dan investor masih harus memastikan konsistensi antara rancangan, izin, penataan kawasan, dan skema pemanfaatan jangka panjang. Tanpa itu, proyek mudah berubah menjadi serangkaian keputusan yang saling bertabrakan.

Inilah mengapa geopark harus diperlakukan sebagai sistem, bukan objek tunggal. Satu geosite tidak akan optimal bila konektivitas antar lokasi buruk. Karena itu, pengembangan investasi sebaiknya tidak bertumpu pada satu titik, melainkan mempertimbangkan keterkaitan antara Pulau Rusa, Pulau Ulin, Bukit Batu, dan lokasi lain yang relevan. Logikanya mirip dengan ekonomi klaster: nilai terbentuk justru ketika satu lokasi memperkuat lokasi lain.

Kritik Infrastruktur: Jalan, Penerangan, dan Aksesibilitas Masih Jadi PR

Asosiasi pelaku pariwisata mengingatkan bahwa akses jalan menuju Loksado dan Tahura masih memprihatinkan. Catatan ini sangat relevan karena infrastruktur dasar sering menjadi titik lemah dalam banyak proyek destinasi. Pemerintah dapat membangun narasi besar tentang geopark, tetapi bila perjalanan menuju lokasi masih sulit, pengalaman wisata akan tertahan sejak awal. Dalam bahasa sederhana: promosi tidak bisa menggantikan jalan yang layak.

Selain jalan, penerangan juga menjadi masalah yang berulang. Dari Kampung Purun hingga kawasan objek wisata, penerangan yang minim mengurangi kenyamanan sekaligus keamanan. Padahal, dalam industri wisata, rasa aman adalah bagian dari produk. Wisatawan tidak hanya membeli pemandangan; mereka membeli kepercayaan bahwa perjalanan mereka nyaman, tertib, dan mudah diakses. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipahami sebagai komponen ekonomi, bukan hanya komponen fisik.

Di sini terlihat bahwa investasi destinasi membutuhkan pendekatan lintas sektor. Dinas pariwisata tidak bisa bekerja sendirian. Dinas pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, investasi, dan pemerintah kabupaten/kota harus masuk dalam satu orkestrasi. Tanpa koordinasi semacam itu, pembangunan destinasi akan timpang: indah di presentasi, tetapi lemah di lapangan.

Suara Pokdarwis Lok Baintan: Fasilitas Dasar Tidak Boleh Dianggap Kecil

Masukan dari Pokdarwis Lok Baintan sangat penting karena ia datang dari aktor yang paling dekat dengan realitas wisata harian. Arbainah menyampaikan bahwa toilet layak belum tersedia di kawasan wisata Pasar Terapung Lok Baintan, dan belum ada standar harga sewa kapal bagi wisatawan. Dua hal ini tampak sederhana, tetapi justru sering menentukan apakah pengalaman wisata terasa profesional atau tidak.

Toilet adalah indikator paling dasar dari keseriusan tata kelola destinasi. Jika fasilitas seelementer ini belum memadai, maka klaim tentang pengembangan wisata berkelas akan mudah dipertanyakan. Demikian pula standar tarif kapal. Tanpa acuan yang jelas, wisatawan rawan menghadapi ketidakpastian harga, sementara pelaku lokal berpotensi terjebak dalam praktik yang tidak seragam. Dalam ekonomi wisata, ketidakpastian kecil dapat mempengaruhi reputasi besar.

Karena itu, perhatian pada fasilitas dasar bukan sekadar urusan kenyamanan. Ia merupakan bagian dari keadilan akses dan kepastian layanan. Sering kali, kebijakan gagal justru bukan karena kurang visi, melainkan karena mengabaikan detail yang bersentuhan langsung dengan pengalaman warga dan wisatawan.

DPMPTSP dan Logika Investasi yang Tidak Boleh Lepas dari Akuntabilitas

Tanggapan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan arah yang konstruktif. Lembaga ini menyatakan siap berkoordinasi untuk mendorong promosi peluang investasi dan fasilitasi perizinan sesuai kewenangannya. Selain itu, usulan toilet di Pasar Terapung Lok Baintan telah disetujui dan direncanakan masuk anggaran Tahun 2027. Ini menandai bahwa sebagian kebutuhan yang disuarakan lapangan mulai direspons secara formal.

Meski demikian, kebijakan investasi tidak boleh jatuh menjadi sekadar daftar proyek. Yang dibutuhkan adalah urutan prioritas yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mekanisme pemantauan yang transparan. Investasi yang baik bukan hanya yang masuk, tetapi yang bertahan, memberi manfaat, dan tidak menimbulkan beban sosial baru. Di sini, akuntabilitas menjadi mata uang utama.

Jika promosi investasi tidak disertai tata kelola yang rapi, maka hasil akhirnya bisa timpang: modal masuk, tetapi manfaat lokal kecil; infrastruktur dibangun, tetapi fungsi sosialnya terbatas; destinasi naik daun, tetapi warga sekitar tidak ikut naik kelas. Karena itu, proyek geopark harus dipastikan tidak memproduksi ketimpangan baru di balik narasi keberhasilan.

Implikasi Kebijakan: Apa yang Harus Dilakukan Setelah Ekspose

Ekspose akhir seperti ini seharusnya tidak berhenti pada dokumentasi. Ia harus menjadi dasar tindak lanjut kebijakan yang konkret. Pertama, pemerintah perlu memastikan sinkronisasi antara site plan, izin kawasan, dan skema investasi agar tidak terjadi kebuntuan administratif. Kedua, pengembangan infrastruktur aksesibilitas—terutama jalan, penerangan, dan fasilitas sanitasi—harus ditempatkan sebagai prioritas awal, bukan tambahan belakangan.

Ketiga, pengembangan homestay dan usaha wisata harus melibatkan masyarakat setempat dengan mekanisme yang jelas, sehingga nilai tambah ekonomi tidak bocor ke luar wilayah. Keempat, standar layanan seperti tarif kapal, kebersihan, keselamatan, dan informasi destinasi perlu diatur agar pengalaman wisata menjadi konsisten. Kelima, koordinasi lintas perangkat daerah harus dibuat rutin dan berbasis target, bukan hanya pertemuan sesekali yang berhenti pada notulen.

Yang paling penting, kebijakan pengembangan geopark harus memadukan tiga prinsip: kelestarian kawasan, keberpihakan pada warga, dan kepastian usaha. Bila tiga prinsip ini berjalan seimbang, maka proyek tidak hanya indah secara naratif, tetapi juga kuat secara institusional.

Penutup: Geopark Meratus dan Pelajaran tentang Pembangunan yang Dewasa

Ekspose akhir IPRO Geopark Meratus memberi kita pelajaran yang lebih luas dari sekadar satu agenda daerah. Ia menunjukkan bahwa pembangunan yang dewasa selalu lahir dari kemampuan mengelola ketegangan: antara pertumbuhan dan konservasi, antara investasi dan partisipasi, antara promosi dan infrastruktur dasar. Tanpa kemampuan itu, proyek mudah terjebak dalam optimisme yang rapuh.

Bagi Kalimantan Selatan, Geopark Meratus bisa menjadi contoh bagaimana kawasan bernilai ekologis tinggi dikembangkan tanpa kehilangan marwah konservasinya. Tetapi keberhasilan itu tidak akan datang otomatis. Ia harus dibangun melalui detail kebijakan yang disiplin, dialog lintas aktor yang jujur, dan keberanian untuk menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan sekadar objek.

Karena pada akhirnya, geopark yang baik bukanlah geopark yang paling ramai dipromosikan, melainkan yang paling mampu menjaga alam, memperkuat ekonomi lokal, dan menghasilkan tata kelola yang bisa dipercaya. Dan itulah ukuran paling masuk akal dari keberhasilan sebuah proyek publik.

FAQ

1. Mengapa IPRO Geopark Meratus penting bagi kebijakan daerah?

Karena ia menghubungkan perencanaan investasi, konservasi kawasan, dan pengembangan ekonomi lokal dalam satu kerangka kebijakan. IPRO membantu daerah melihat mana peluang ekonomi yang layak dikembangkan tanpa merusak fungsi ekologis kawasan.

2. Apa arti penting site plan dalam pengembangan geopark?

Site plan adalah dasar teknis dan administratif yang menjelaskan zona pemanfaatan, batas pembangunan, dan kesesuaian dengan regulasi kawasan. Tanpa site plan, perizinan dan pembangunan berisiko tidak sinkron dengan aturan yang berlaku.

3. Mengapa infrastruktur dasar seperti jalan dan toilet dibahas dalam ekspose akhir?

Karena infrastruktur dasar menentukan kualitas pengalaman wisata dan keberhasilan destinasi. Jalan, penerangan, dan toilet bukan detail kecil, melainkan bagian dari produk wisata itu sendiri.

4. Bagaimana memastikan masyarakat lokal benar-benar mendapat manfaat?

Dengan melibatkan warga dalam homestay, jasa wisata, rantai pasok lokal, dan pengelolaan layanan destinasi. Manfaat harus dirancang agar tidak hanya dinikmati investor atau pihak luar.

5. Apa tindak lanjut paling penting setelah ekspose ini?

Sinkronisasi lintas instansi, percepatan fasilitas dasar, dan kepastian perizinan yang sesuai kawasan. Tanpa tindak lanjut yang konkret, ekspose hanya akan berhenti sebagai forum diskusi tanpa dampak kebijakan.