Jakarta, 19 November 2025
Bank Indonesia (BI) hari ini mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025 dengan keputusan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 4,75%. Keputusan hold ini, yang sesuai dengan ekspektasi pasar, mencerminkan adanya trade-off strategis antara upaya stabilisasi Rupiah di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan dorongan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi domestik.
Stabilitas Jangka Pendek adalah Prioritas Utama
“Keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga di 4,75% adalah langkah yang tepat. Meskipun BI telah melakukan pelonggaran kebijakan moneter sebanyak lima kali sepanjang 2025, BI harus kembali bersikap konservatif. Tekanan nilai tukar Rupiah akibat dinamika global yang masih tinggi menuntut BI untuk menahan ‘amunisi’ suku bunga,” jelas Irsyad Hawari.
Menurutnya, menjaga stabilitas nilai tukar adalah fondasi untuk memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran target 2,5% ± 1% di tahun 2025 dan 2026. Sikap hold ini memberikan jeda waktu bagi BI untuk mencermati efektivitas penurunan suku bunga 125 bps yang telah dilakukan sebelumnya.
Tantangan Nyata: Transmisi Kredit yang Melambat
Irsyad menambahkan bahwa tantangan nyata bagi perekonomian kini bukan terletak pada supply likuiditas (likuiditas perbankan cukup memadai), melainkan pada demand side di sektor riil. “Meskipun suku bunga acuan sudah akomodatif (pro-growth), kita melihat perlambatan transmisi ke sektor kredit perbankan yang masih di kisaran 7% yoy. Pelaku usaha cenderung berhati-hati dalam mengambil fasilitas kredit. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter saja tidak cukup untuk mendorong roda ekonomi,” tegasnya.
Prospek Desember dan Harapan Sinergi Lintas Sektor
Irsyad memperkirakan bahwa ruang bagi BI untuk kembali menurunkan suku bunga (menuju 4,50%) masih terbuka lebar pada RDG Desember 2025, asalkan stabilitas Rupiah terus membaik dan tekanan global mereda. Namun, ia menekankan perlunya sinergi kuat dari kebijakan fiskal dan reformasi struktural.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja, dibutuhkan koordinasi kebijakan fiskal yang terarah dan perbaikan struktural yang mendukung investasi di sektor riil,” tutup Irsyad Hawari.