Oleh Muhammad Abdul Rohman. Artikel ini merangkum temuan dan usulan dalam bahan tim penyusun “Peta Jalan Industri Halal Indonesia: Eksplorasi Data IMK 2024 (BPS) dan Data Sertifikasi Halal BPJPH”, 21 Oktober 2026.
Skala besar, tetapi kepatuhan IMK pangan masih tertinggal
Sertifikasi halal di Indonesia telah menjangkau jutaan pelaku usaha. Berdasarkan data internal BPJPH per 14 Oktober 2026 yang dicantumkan dalam bahan tim penyusun, tercatat 4.454.067 sertifikat halal untuk 3,52 juta pelaku usaha dan 15,2 juta produk bersertifikat. Namun, angka agregat itu belum berarti seluruh industri mikro dan kecil (IMK) telah memenuhi kewajiban sertifikasi.
Pengolahan data Survei IMK 2024 oleh tim penyusun memperkirakan hanya 3,94% dari sekitar 4,41 juta unit IMK yang memiliki sertifikat halal. Untuk IMK pangan, proporsinya 8,16%; sekitar 1,89 juta unit disebut belum bersertifikat. Angka ini menggunakan penimbang survei dan mencakup industri pengolahan KBLI 10–33, sehingga cakupannya perlu dibedakan dari data administrasi BPJPH yang menghitung sertifikat, bukan unit usaha.
Perizinan dasar berkaitan dengan peluang sertifikasi
Salah satu temuan utama bahan analisis adalah besarnya hambatan pada tahap prasyarat. Diperkirakan 90,7% IMK pangan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam analisis regresi logistik tertimbang pada data IMK pangan, unit usaha yang memiliki NIB memiliki odds (rasio kemungkinan) tercatat bersertifikat sekitar 7,1 kali lebih tinggi dibandingkan unit tanpa NIB.
Temuan tersebut menunjukkan asosiasi, bukan bukti bahwa kepemilikan NIB sendirian menyebabkan sertifikasi. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan agar fasilitasi sertifikasi disertai bantuan menyelesaikan perizinan dasar, pendampingan, dan informasi yang sesuai dengan kapasitas usaha kecil.
Kuota dan perubahan aturan membentuk gelombang adopsi
Data internal BPJPH yang dikutip dalam bahan tersebut menggambarkan adopsi yang bergerak dalam gelombang. Penerbitan sertifikat mencapai puncak sekitar 1,23 juta pada 2023, turun sekitar 40% pada 2024, lalu meningkat kembali pada 2025–2026. Analisis mengaitkan perubahan volume ini dengan perubahan aturan, tenggat penahapan, dan ketersediaan kuota fasilitasi. Hubungan tersebut sebaiknya dibaca sebagai pola yang perlu ditelaah lebih lanjut, bukan sebagai kesimpulan sebab-akibat.
Kerangka regulasi yang dibahas dalam bahan mencakup UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, perubahan melalui UU Cipta Kerja, serta PP 42/2024. Bahan yang tersedia belum menyertakan dokumen resmi untuk memastikan perubahan tenggat kewajiban sertifikasi. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan tanggal tenggat terbaru.
Arah peta jalan: dahulukan kesiapan usaha dan kapasitas layanan
Jika sebagian besar sertifikat telah dimiliki usaha mikro, maka agenda nasional perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan jutaan usaha berskala kecil. Berdasarkan diagnosis dalam bahan, beberapa prioritas yang layak dipertimbangkan ialah:
- mengintegrasikan fasilitasi NIB dengan pendampingan sertifikasi halal agar pelaku usaha tidak harus melewati proses yang terpisah;
- memetakan kebutuhan pendamping dan kapasitas lembaga layanan sebelum menetapkan target wilayah atau sektor;
- menyediakan informasi persyaratan dan jalur layanan yang mudah dipahami, termasuk untuk usaha mikro dengan kapasitas administrasi terbatas;
- memantau kemajuan memakai indikator yang membedakan jumlah sertifikat, jumlah pelaku usaha, dan jumlah unit IMK; serta
- menggunakan data berkala untuk menemukan sektor dan kelompok usaha yang masih tertinggal.
Butir-butir tersebut merupakan arah usulan kebijakan yang diturunkan dari temuan dalam bahan, bukan pernyataan bahwa program tertentu telah ditetapkan pemerintah. Keberhasilan peta jalan juga bergantung pada kapasitas pendampingan, pembiayaan, dan pengawasan—dimensi yang perlu diuji dengan data implementasi yang lebih rinci.
Temuan dan usulan dalam artikel ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, pendamping, dan pelaku usaha sebagai bahan diskusi untuk merancang langkah percepatan kepatuhan sertifikasi halal yang sesuai dengan kondisi IMK.
Catatan metodologis dan sumber
Angka BPJPH yang dikutip bersumber dari data internal BPJPH per 14 Oktober 2026, sebagaimana tercantum dalam bahan tim penyusun. Data IMK berasal dari pengolahan tertimbang data mikro Survei IMK 2024 BPS; analisis asosiasi menggunakan regresi logistik tertimbang dengan galat baku robust pada 33.460 unit usaha pangan. Status sertifikat dalam survei dilaporkan responden dan tidak memuat skema maupun tahun perolehan. Data IMK yang disebutkan tidak memuat rincian wilayah. Karena itu, angka survei dan data administratif BPJPH tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran yang identik.