Opini Dendy Herdianto yang terbit di Katadata pada 31 Oktober 2026 mengajak publik menilai kembali arah ekonomi syariah Indonesia setelah dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam tulisan berjudul “Dua Tahun Prabowo-Gibran dan Ilusi Pertumbuhan Ekonomi Syariah”, Dendy menguji jarak antara besarnya harapan terhadap sektor ini dan capaian kebijakan yang ia nilai belum cukup kuat.
Dendy Herdianto tercatat sebagai Direktur Eksekutif Sekolah Stata sekaligus peneliti Transdisciplinary Institute. Opini tersebut merupakan pandangan penulis yang diterbitkan di media, bukan pernyataan resmi lembaga. Pokok bahasannya relevan bagi diskusi publik: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi syariah tidak berhenti pada kenaikan angka nominal atau pemenuhan administrasi, tetapi menghasilkan daya saing dan manfaat yang lebih luas.
Dari ekspektasi menuju evaluasi kebijakan
Perdebatan tentang ekonomi syariah sempat memperoleh perhatian luas dalam kontestasi politik 2024. Menurut Dendy, perhatian itu ikut membentuk ekspektasi bahwa Indonesia akan mempercepat langkah untuk menjadi pemain utama ekonomi syariah global. Dua tahun pemerintahan berjalan, ia mengajak pembaca beralih dari retorika menuju pertanyaan yang lebih substantif: apakah arah kebijakan dan hasil yang terlihat telah sepadan dengan ambisi tersebut?
Jawaban yang ditawarkan opininya bersifat kritis. Dendy menilai terdapat gejala yang ia sebut “ilusi pertumbuhan”: nilai aset, pembiayaan, atau aktivitas dapat bertambah, tetapi belum tentu menunjukkan penguatan posisi relatif sektor maupun peningkatan manfaat ekonomi. Karena itu, evaluasi perlu melihat lebih dari satu jenis indikator dan menghubungkan capaian administratif dengan dampak di pasar serta sektor riil.
Mengapa pertumbuhan nominal belum cukup
Salah satu contoh yang dibahas Dendy adalah perkembangan perbankan syariah. Ia merujuk pada data yang menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah turun dari 7,72 persen pada Desember 2024 menjadi 7,36 persen pada Juni 2026, meskipun sejumlah nilai nominal industri terus meningkat. Angka dan rujukan tersebut disampaikan dalam opini Katadata; pembaca dapat menelusuri sumber-sumber yang dicantumkan penulis di artikel aslinya.
Perbedaan antara pertumbuhan nominal dan pangsa pasar penting untuk dibaca dengan cermat. Jika ukuran suatu sektor naik, tetapi keseluruhan industri tumbuh lebih cepat, posisi relatif sektor itu tetap dapat melemah. Dalam kerangka Dendy, keadaan ini menandakan bahwa ekspansi belum otomatis berarti penetrasi yang lebih kuat atau pilihan masyarakat yang semakin luas.
Ekosistem halal perlu terhubung dengan nilai tambah
Opini itu juga membahas industri halal dan keuangan sosial Islam. Dendy mempertanyakan apakah pencapaian berupa banyaknya sertifikasi telah terhubung dengan peningkatan ekspor, penguatan rantai pasok, dan posisi produsen Indonesia di pasar internasional. Ia turut menyoroti jarak antara potensi penghimpunan zakat dengan realisasi yang ia kutip, serta perlunya hubungan yang lebih efektif antara filantropi Islam dan perlindungan sosial.
Pokok persoalannya bukan meniadakan arti sertifikasi atau pertumbuhan penghimpunan dana. Sebaliknya, ukuran-ukuran tersebut perlu dibaca bersama hasil lanjutannya. Sertifikasi akan lebih strategis bila membantu pelaku usaha memenuhi standar pasar dan memperluas akses dagang. Dana sosial dapat memberi manfaat lebih besar ketika tata kelola, penyaluran, dan program publik saling melengkapi tanpa mengaburkan akuntabilitas.
Tantangan koordinasi dan dukungan fiskal
Dendy menempatkan dukungan fiskal dan koordinasi antarlembaga sebagai bagian penting dari tantangan. Dalam pandangannya, program pengembangan industri halal, fasilitasi ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta riset dan inovasi masih memerlukan arah yang lebih terpadu. Jika tanggung jawab dan sumber daya tersebar tanpa orkestrasi yang jelas, inisiatif yang ada berisiko berjalan sendiri-sendiri.
Ini bukan semata soal menambah anggaran. Pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana anggaran yang ada ditautkan dengan sasaran yang dapat diukur, siapa yang bertanggung jawab, dan indikator apa yang menunjukkan kemajuan. Penguatan koordinasi juga perlu disertai evaluasi berkala, sehingga dukungan publik dapat diarahkan pada hambatan yang benar-benar teridentifikasi.
Tiga arah tindak lanjut yang diusulkan
Dalam opininya, Dendy mengajukan tiga arah tindak lanjut. Pertama, membuat penandaan anggaran syariah yang terukur agar belanja terkait dapat dikenali dan dikaitkan dengan sasaran pengembangan sektor, terutama penguatan rantai pasok. Kedua, mempercepat konsolidasi kelembagaan keuangan syariah dan menimbang insentif yang dapat memperkuat daya saingnya. Ketiga, menghubungkan sertifikasi halal dengan diplomasi perdagangan dan akses pasar luar negeri.
Usulan tersebut dapat menjadi bahan diskusi kebijakan, bukan resep yang otomatis menyelesaikan semua persoalan. Implementasinya memerlukan kajian mengenai desain, biaya, dampak, serta kesiapan lembaga dan pelaku usaha. Misalnya, insentif perlu dirancang dengan sasaran dan ukuran kinerja yang terang; sementara diplomasi dagang akan lebih bermakna jika produsen domestik siap memenuhi kebutuhan pasar tujuan.
Makna kontribusi peneliti bagi diskusi publik
Publikasi opini ini memperluas ruang bagi gagasan dan evaluasi kebijakan untuk diuji di hadapan pembaca. Kontribusi peneliti tidak hanya berada dalam laporan atau forum akademik; tulisan opini juga dapat membantu menerjemahkan isu yang kompleks menjadi pertanyaan yang bisa diperdebatkan secara terbuka. Dalam hal ini, tulisan Dendy menawarkan lensa untuk menilai konsistensi antara ambisi ekonomi syariah dan instrumen kebijakan yang menopangnya.
Nilai sebuah kritik kebijakan terletak pada kemampuannya mendorong pemeriksaan lebih lanjut: apakah indikator yang digunakan tepat, apakah data dapat dibandingkan, dan apakah kebijakan yang diusulkan sesuai dengan masalah yang hendak diatasi. Pembaca juga perlu membedakan antara argumen penulis, data yang dirujuk, dan kesimpulan yang masih membutuhkan pengujian. Sikap kritis seperti ini membuat diskusi publik lebih kuat, bukan sekadar lebih ramai.
Evaluasi yang menghubungkan janji dan hasil
Dua tahun pemerintahan merupakan kesempatan untuk memeriksa apakah prioritas, anggaran, dan koordinasi telah bergerak ke arah yang sama. Bagi ekonomi syariah, evaluasi yang berguna perlu menimbang indikator industri, nilai tambah sektor riil, akses pasar, kualitas kelembagaan, dan manfaat sosial secara berimbang. Tidak ada satu angka tunggal yang cukup untuk menggambarkan keseluruhan ekosistem.
Gagasan utama opini Dendy adalah ajakan untuk tidak menyamakan pertumbuhan angka dengan perubahan struktural. Terlepas dari ruang untuk menguji dan memperdebatkan setiap data maupun usulannya, pertanyaan yang ia angkat patut menjadi bagian dari percakapan kebijakan: langkah apa yang membuat ekonomi syariah lebih produktif, kompetitif, dan berdampak? Jawabannya menuntut bukti, sasaran yang jelas, serta evaluasi yang konsisten—bukan hanya ambisi yang diulang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa Dendy Herdianto?
Dalam profil penulis di Katadata, Dendy Herdianto disebut sebagai Direktur Eksekutif Sekolah Stata dan peneliti Transdisciplinary Institute.
Apa topik opini Dendy di Katadata?
Opini yang terbit 31 Oktober 2026 berjudul “Dua Tahun Prabowo-Gibran dan Ilusi Pertumbuhan Ekonomi Syariah”. Tulisan tersebut mengevaluasi perkembangan ekonomi syariah dan kebijakan yang menurut penulis perlu diperkuat.
Apa yang dimaksud “ilusi pertumbuhan” dalam opini itu?
Istilah itu merujuk pada kritik penulis bahwa kenaikan nilai nominal belum tentu berarti posisi relatif sektor dan dampak ekonominya ikut menguat. Salah satu contoh yang dibahas adalah pangsa pasar perbankan syariah.
Apa rekomendasi utama yang ditawarkan?
Dendy mengusulkan penandaan anggaran syariah yang terukur, konsolidasi kelembagaan keuangan syariah, serta pengaitan sertifikasi halal dengan diplomasi perdagangan dan akses pasar global.
Apakah opini tersebut merupakan sikap resmi Transdisciplinary Institute?
Tidak. Tulisan tersebut adalah opini Dendy Herdianto yang diterbitkan Katadata. Penyebutan afiliasi penulis tidak berarti seluruh argumen di dalamnya merupakan posisi resmi lembaga.
Baca opini lengkap Dendy Herdianto di Katadata.