Menimbang Ulang Cukai Rokok: Publikasi Idzhar Elna Arbarizq di ANTARA Soroti Tiga Pekerjaan Rumah Kebijakan

Menimbang Ulang Cukai Rokok: Publikasi Idzhar Elna Arbarizq di ANTARA Soroti Tiga Pekerjaan Rumah Kebijakan

Perdebatan tentang cukai rokok kerap berpusat pada satu pertanyaan: apakah tarif perlu dinaikkan? Namun, kebijakan cukai tidak berhenti pada angka tarif. Dampaknya juga bergantung pada bagaimana lapisan tarif disusun, seberapa efektif pemerintah menindak rokok ilegal, dan apakah tujuan kesehatan masyarakat dipertimbangkan bersama kepentingan penerimaan negara serta keberlangsungan industri.

Persoalan itulah yang menjadi pokok artikel opini berjudul “Tiga pekerjaan rumah cukai rokok untuk Menteri Keuangan”, yang dimuat ANTARA pada 22 Oktober 2026. Artikel tersebut ditulis oleh Dr Renny Nurhasana dan Idzhar Elna Arbarizq, peneliti Transdisciplinary Institute bidang ekonomi kesehatan dan lingkungan. Publikasi ini membawa pembahasan cukai rokok ke ruang publik yang lebih luas: dari isu teknis penerimaan negara menjadi pertanyaan tentang biaya kesehatan, desain kebijakan, dan kapasitas penegakan.

Bagi Transdisiplin, terbitnya tulisan peneliti di ANTARA merupakan kesempatan untuk memperluas percakapan berbasis bukti. Lebih dari sekadar capaian publikasi, artikel itu mengajak pembaca melihat bahwa persoalan cukai rokok memiliki beberapa sisi yang saling terkait. Tiga pekerjaan rumah yang diangkat—arah tarif, penindakan rokok ilegal, dan penataan lapisan cukai—perlu dibaca sebagai bagian dari satu agenda kebijakan yang utuh.

Ketika kebijakan cukai menyentuh kesehatan dan anggaran publik

Cukai rokok sering dibahas sebagai instrumen fiskal. Pemerintah menetapkan tarif dan menerima penerimaan, sementara industri dan konsumen merespons perubahan harga. Akan tetapi, rokok juga berkaitan dengan risiko kesehatan dan pembiayaan layanan kesehatan. Artinya, evaluasi kebijakan cukai perlu memeriksa bukan hanya berapa penerimaan yang terkumpul, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan keterjangkauan rokok dan beban biaya kesehatan yang ditanggung bersama.

Dalam tulisan ANTARA, para penulis mengutip perhitungan peneliti SDH Center for Equity Universitas Indonesia atas data klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penerimaan cukai 2024. Menurut angka yang mereka sampaikan, rata-rata biaya yang dibayarkan BPJS Kesehatan untuk satu pasien kanker paru selama setahun mencapai Rp12,1 juta, sedangkan rata-rata cukai rokok yang dibayar satu orang Indonesia sebesar Rp873.934. Perbandingan ini memberi gambaran tentang ketimpangan skala yang perlu diperhatikan, meskipun angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh hubungan sebab-akibat antara konsumsi rokok, penyakit, dan pembiayaan kesehatan.

Artikel itu juga menyebut perhitungan bahwa cukai menutup sekitar Rp17,6 untuk setiap Rp100 biaya pengobatan penyakit yang dikaitkan dengan rokok. Sisa pembiayaan, menurut perhitungan yang dirujuk penulis, ditanggung melalui iuran peserta dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Angka tersebut penting sebagai bahan diskusi kebijakan, tetapi pembaca perlu mengingat bahwa interpretasinya bergantung pada cakupan data, metode penghitungan, dan definisi biaya yang digunakan.

Pekerjaan rumah pertama: meninjau kembali arah tarif

Pokok pertama yang dibahas adalah jeda kenaikan tarif cukai. Menurut artikel ANTARA, tarif tidak dinaikkan pada 2025 dan 2026 setelah aturan tarif sebelumnya ditetapkan. Ketika tarif tetap sementara pendapatan dan harga barang lain berubah, daya beli konsumen juga berubah. Dengan kata lain, tarif yang tidak bergerak belum tentu berarti beban harga rokok tetap sama dalam arti relatif.

Dalam analisis kebijakan, keterjangkauan merupakan salah satu aspek yang patut dipantau. Namun, tarif bukan satu-satunya penentu harga di pasar. Perubahan harga ritel, pilihan merek, perpindahan konsumen antarsegmen, struktur industri, dan penegakan aturan turut membentuk hasil akhir. Karena itu, pembahasan tarif sebaiknya disertai pemantauan terhadap konsumsi, harga, distribusi, serta dampaknya pada kelompok rumah tangga yang berbeda.

Artikel tersebut merujuk kajian Transdisciplinary Institute bersama Komite Nasional Pengendalian Tembakau yang menggunakan data sampel BPJS Kesehatan di ratusan kabupaten/kota sepanjang 2015–2024. Dalam artikel ANTARA, para penulis menyampaikan bahwa pada tahun-tahun ketika tarif cukai naik, kunjungan terkait sejumlah penyakit pernapasan turun lebih besar di daerah dengan jumlah perokok lebih banyak. Temuan seperti ini dapat membantu merumuskan pertanyaan kebijakan, tetapi tidak seharusnya dibaca sebagai bukti tunggal bahwa kenaikan tarif secara langsung menyebabkan penurunan kunjungan. Evaluasi lebih lanjut perlu mempertimbangkan faktor lain dan menjelaskan metode analisis secara terbuka.

Pekerjaan rumah kedua: menindak rokok ilegal dengan sasaran yang tepat

Rokok ilegal sering muncul sebagai kekhawatiran dalam perdebatan tentang kenaikan cukai. Kekhawatiran itu layak diuji dengan data, bukan hanya diasumsikan. Artikel ANTARA mengutip angka penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: penyitaan rokok ilegal mencapai 1,4 miliar batang sepanjang 2025, meningkat dari 792 juta batang pada 2024. Tulisan tersebut juga menyebut bahwa hingga 31 Juli 2026, jumlah yang disita telah mencapai 1,2 miliar batang.

Angka penindakan yang meningkat dapat memiliki lebih dari satu makna. Ia bisa mencerminkan meningkatnya aktivitas pengawasan, besarnya peredaran yang ditemukan, atau kombinasi keduanya. Karena itu, jumlah penyitaan perlu dibaca bersama indikator lain, seperti pola distribusi, lokasi temuan, karakteristik pelanggaran, serta kapasitas penegakan di lapangan.

Dalam artikel tersebut, penulis mengutip telaah data penindakan yang menunjukkan lebih dari 96 persen rokok ilegal yang ditindak merupakan rokok polos—yakni produk tanpa pita cukai—bukan rokok dengan pita palsu. Jika komposisi ini menggambarkan pola yang relevan bagi pengawasan, penindakan dapat diarahkan pada titik-titik dalam rantai produksi dan distribusi yang memungkinkan produk tanpa pita masuk ke pasar.

Tulisan itu mengusulkan pengawasan yang tidak berhenti pada pengecer. Pemeriksaan kapasitas mesin produksi dan pembelian pita cukai, misalnya, dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian yang perlu ditelusuri. Penelusuran ke pemodal serta jaringan distribusi, termasuk kanal penjualan daring, juga disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan. Usulan tersebut menekankan bahwa pengawasan yang lebih terarah dapat berjalan sebagai agenda tersendiri, tidak hanya sebagai respons terhadap perubahan tarif.

Pekerjaan rumah ketiga: menyederhanakan lapisan tarif

Lapisan tarif menentukan kelompok tarif yang berlaku bagi produk berdasarkan jenis dan karakteristik produksi. Sistem berlapis dapat dipakai untuk mengakomodasi perbedaan tertentu di industri, tetapi terlalu banyak lapisan atau jarak tarif yang lebar berpotensi menciptakan perbedaan harga yang mendorong perpindahan konsumen ke rokok yang lebih murah.

Artikel ANTARA menggambarkan struktur tarif yang berlaku sebagai delapan lapisan, dengan besaran cukai per batang yang sangat beragam menurut jenis dan golongan. Para penulis berpendapat bahwa rencana menambah lapisan baru perlu dipertimbangkan kembali dan mendorong penyederhanaan menuju tiga sampai lima lapisan melalui peta jalan yang mengikat.

Rekomendasi tersebut bukan sekadar soal mengurangi jumlah kategori dalam tabel tarif. Yang lebih mendasar ialah memastikan desain tarif mendukung tujuan kebijakan secara konsisten. Jika kenaikan tarif pada satu kelompok mudah dihindari dengan berpindah ke kelompok yang lebih murah, dorongan harga dapat melemah. Namun, perubahan struktur tarif juga perlu dirancang dengan memperhitungkan konsekuensi bagi penerimaan, pelaku industri, pekerja, petani tembakau, dan konsumen.

Karena itu, penyederhanaan perlu disertai tahapan, konsultasi yang bermakna, serta indikator evaluasi yang jelas. Peta jalan dapat membantu pemerintah dan masyarakat memahami perubahan yang direncanakan, kapan evaluasi dilakukan, dan bagaimana dampak yang tidak diinginkan akan ditangani.

Mengapa tiga agenda itu perlu berjalan bersama

Kekuatan utama artikel tersebut terletak pada cara ketiga pekerjaan rumah dipertautkan. Kenaikan tarif, menurut argumen para penulis, bertujuan menjaga keterjangkauan rokok agar tidak terus meningkat. Penataan lapisan diarahkan untuk mengurangi peluang perpindahan ke kelompok yang lebih murah. Penindakan rokok ilegal diperlukan agar aturan cukai tidak kehilangan daya di luar sistem legal.

Ketiganya saling melengkapi, tetapi bukan berarti otomatis menyelesaikan semua persoalan. Kebijakan yang efektif tetap membutuhkan data yang dapat diuji, koordinasi antarlembaga, aturan yang dapat diterapkan, serta pemantauan terhadap dampak kesehatan, fiskal, dan ekonomi. Tanpa evaluasi, pemerintah berisiko menilai keberhasilan hanya dari penerimaan cukai atau jumlah barang yang disita, sementara perubahan konsumsi dan distribusi luput diperiksa.

Di sinilah pendekatan lintas disiplin menjadi relevan. Kebijakan cukai melibatkan ekonomi publik, kesehatan masyarakat, administrasi perpajakan, hukum, industri, dan perilaku konsumen. Membaca satu sisi saja dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak lengkap. Menghubungkan berbagai sudut pandang membantu pembuat kebijakan menilai bukan hanya apakah suatu instrumen tersedia, tetapi juga bagaimana instrumen itu bekerja dalam konteks nyata.

Implikasi bagi Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan

Bagi Kementerian Keuangan, tulisan tersebut membuka ruang untuk meninjau urutan kebijakan dan memastikan tiap langkah memiliki tujuan serta ukuran keberhasilan yang terdefinisi. Evaluasi dapat mencakup perubahan keterjangkauan, struktur harga antarkelompok, kepatuhan industri, pola rokok ilegal, penerimaan negara, dan indikator kesehatan yang relevan. Penggunaan data lintas sumber sebaiknya disertai penjelasan metode dan keterbatasan agar hasilnya bisa ditelaah publik.

Bagi peneliti dan organisasi masyarakat sipil, tantangannya adalah terus menyediakan analisis yang transparan dan dapat diuji. Perbedaan pendekatan atau temuan bukan alasan untuk menutup dialog; justru hal itu dapat membantu memperjelas asumsi, kualitas data, dan konsekuensi kebijakan. Bagi pelaku industri dan pekerja yang terdampak, keterbukaan tentang tahapan perubahan dan mekanisme konsultasi penting agar kebijakan dapat dipahami serta diantisipasi.

Publikasi di ANTARA memperluas akses terhadap perdebatan ini di luar ruang akademik. Agar percakapan publik tetap produktif, setiap klaim perlu disampaikan dengan atribusi yang jelas dan tidak melampaui kekuatan bukti. Rekomendasi kebijakan juga perlu dibedakan dari fakta yang telah diukur: keduanya dapat saling mendukung, tetapi tidak sama.

Publikasi sebagai bagian dari percakapan berbasis bukti

Terbitnya artikel yang ditulis bersama Idzhar Elna Arbarizq di ANTARA merupakan capaian yang patut diapresiasi. Yang membuatnya bermakna bukan semata-mata nama media, melainkan kontribusi pada diskusi publik tentang pilihan kebijakan yang berdampak luas. Artikel tersebut menyajikan tiga agenda yang dapat menjadi titik berangkat untuk membahas bagaimana pemerintah menata tarif, memperkuat penegakan, dan menyederhanakan lapisan cukai secara lebih terpadu.

Namun, publikasi bukan akhir dari proses. Rekomendasi kebijakan perlu terus diuji, diperbarui, dan dibicarakan bersama pihak yang terdampak. Dalam isu yang mempertemukan kesehatan, penerimaan negara, dan penghidupan masyarakat, ketepatan kebijakan tidak lahir dari satu angka atau satu sudut pandang. Ia tumbuh dari bukti yang terbuka, dialog yang bertanggung jawab, dan kesediaan untuk mengevaluasi hasil.

Dengan membawa persoalan tersebut ke ruang publik, tulisan Idzhar Elna Arbarizq dan Dr Renny Nurhasana mengingatkan bahwa cukai rokok bukan hanya soal berapa tarif yang ditetapkan. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana instrumen fiskal dirancang agar konsisten, dapat ditegakkan, dan berpijak pada kepentingan publik.

Pertanyaan yang sering diajukan

1. Apa pokok utama artikel Idzhar Elna Arbarizq di ANTARA?

Artikel yang ditulis bersama Dr Renny Nurhasana menguraikan tiga pekerjaan rumah kebijakan cukai rokok untuk Menteri Keuangan: meninjau arah tarif, memperkuat penindakan rokok ilegal, dan merapikan lapisan tarif.

2. Kapan artikel “Tiga pekerjaan rumah cukai rokok untuk Menteri Keuangan” terbit?

ANTARA mencantumkan tanggal terbit 22 Oktober 2026. Artikel tersebut tersedia melalui halaman publikasi ANTARA.

3. Mengapa lapisan tarif cukai rokok menjadi perhatian?

Perbedaan tarif antarlapisan dapat berpengaruh pada selisih harga dan membuka kemungkinan konsumen berpindah ke produk yang lebih murah. Karena itu, desain lapisan perlu dievaluasi bersama tujuan kesehatan, penerimaan, dan dampaknya pada industri.

4. Apakah peningkatan penyitaan rokok ilegal membuktikan kenaikan tarif menyebabkan peredaran ilegal?

Tidak dengan sendirinya. Angka penyitaan dapat dipengaruhi oleh peredaran ilegal, intensitas pengawasan, dan kapasitas penindakan. Hubungan sebab-akibat memerlukan analisis yang memperhitungkan faktor-faktor tersebut.

5. Apa yang perlu dilakukan agar kebijakan cukai rokok dapat dievaluasi dengan baik?

Pemerintah perlu menetapkan indikator yang jelas, menggunakan data yang dapat ditelaah, menjelaskan metode dan keterbatasan, serta memantau dampak fiskal, kesehatan, kepatuhan, harga, dan distribusi secara berkala.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top